Fitra: Anggaran Bisa Ditekan Rp 6,2 M

Semarang - Peneliti dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah, Sabiq Al Fauzi, mengatakan, dana pelaksanaan Pilkada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dapat diturunkan lagi dari anggaran yang diusulkan KPU setempat.

Dari analisas tim Fitra dengan beberapa metode, dana tersebut bisa dihemat hingga Rp 6,2 miliar dari anggaran yang diajukan sebelumnya sekitar Rp 29 miliar.

Penurunan jumlah ini cukup signifikan, kata Sabig seraya menambahkan bahwa pihaknya menggunakan sejumlah metode seperti "trekking" yakni dengan mengamati seluruh pos anggaran.

Melalui metode itu, katanya, ada sejumlah pos anggaran yang masih bisa diturunkan mulai dari yang besar hingga terkecil misalnya biaya foto kopi.

"Dalam rencana anggaran belanja (RAB), KPU mengajukan anggaran foto kopi sebesar Rp 200 per lembar. Angka ini bisa diturunkan menjadi Rp 120 per lembar," katanya.

Selain itu, katanya pos anggaran untuk membayar gaji anggota KPU dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) juga dapat diturunkan lagi dengan melihat masa kerja efektif lembaga penyelenggara dan pelaksana pilkada itu.

Ia mengemukakan, masa kerja efektif anggota PPK hanya lima bulan dan anggota KPU hanya enam bulan, bukan delapan bulan seperti yang tercantum dalam RAB. "Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan ketua KPU dan beberapa anggota PPK, masa kerja efektif mereka antara lima hingga enam bulan," katanya.

Penghematan anggaran pilkada akan membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Cilacap karena dana tersebut berasal dari APBD yang ditujukan untuk pembangunan daerah. Akan tetapi, katanya, APBD Kabupaten Cilacap saat ini banyak tersedot untuk belanja rutin seperti gaji pegawai sehingga pos anggaran tersebut tidak bisa dikurangi untuk mendanai pilkada.

"Yang jelas tersedot adalah anggaran pembangunan yang pada akhirnya hak warga untuk mendapatkan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik dasar akan terkurangi," katanya. (Wahyudi)

Sumber : suarakarya-online.com

Rp 505 Miliar untuk Pasar Tradisional

Kutoarjo - Untuk merevitalisasi pasar tradisional tahun ini kementerian perdagangan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 505 miliar. Program tersebut akan terus berlanjut karena sekitar 95 persen dari 4.000 pasar tradisional, yang sudah terdata kondisi fisiknya sudah tidak layak. "Pasar yang sudah terdata itu baru sekitar 30 persen dari total pasar tradisional di Indonesia. Jadi revitalisasi akan menjadi program berkelanjutan. Tahun ini ada 120 pasar yang direhab dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan," kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, usai meninjau Pasar Grabag di Purworejo, Senin (28/3/2011).

Pasar tradisional yang kondisinya tidak layak rata-rata sudah berusia di atas 20 tahun. Pasar tersebut dibangun pada zaman Orde Baru sebagai bagian dari proyek inpres. Dari total anggaran sebanyak Rp 88 miliar dialokasikan untuk pasar percontohan. "Untuk pasar Grabag anggarannya Rp 5 miliar. Tahun depan kami berharap alokasinya bisa lebih besar. Revitalisasi pasar tradisional tergantuung komitmen daerah. Daerah yang komitmennya tinggi akan lebih cepat mendapatkan anggaran," ujarnya.

Menurut dia revitalisasi pasar tradisional sangat penting untuk menghilangkan dikotomi pasar modern dengan tradisional. Pasar tradisional harus dibenahi, baik f isik maupun pengelolaan manajemennya. Untuk melindungi pasar tradisional tiap daerah diwajibkan menerbitkan peraturan daerah yang mengatur soal zonasi minimarket.

Dia mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari kericuhan saat pemindahan pedagang ke pasar baru. "Caranya dengan memberikan prioritas tempat berjualan bagi pedagang lama. Selain itu jangan lupa soal pengelolaan limbah dan pengelolaan distribusi barang," katanya .

Kedatangan Mari ke Purworejo untuk mengecek langsung kondisi Pasar Grabag sebelum direhab. Pasar seluas 4.000 meter persegi tersebut, kondisinya cukup parah. Apalagi saat ditinjau tengah hujan gerimis sehingga kondisi pasar becek dan sepi pembeli.

"Nanti selama pasar dipugar saya minta pedagang mau pindah ke lokasi sementara. Kalau sudah selesai direhab, tolong dirawat bersama. Sebagai pasar percontohan, Pasar Grabag harus menjadi inspirasi bagi pasar lain. Selain Purworejo, Jawa Tengah masih dapat jatah untuk Pasar Cokro Kembang di Klaten dengan anggaran Rp 9 miliar," tambah Mari.

Wakil Bupati Purworejo, Suhar mengatakan untuk membangun Pasar Grabag dibutuhkan anggaran Rp 5 miliar. "Sisa anggaran sebanyak Rp 1 miliar dari jatah pusat akan digunakan untuk merehab pasar lainnya. Kami memiliki 27 pasar kabupaten, yang kondisinya belum semuanya layak," katanya.

Suhar mengatakan, secara khusus Purworejo tidak mengalokasikan dana pedamping untuk merehab Pasar Grabag. Pemerintah setempat hanya menyediakan dana untuk desain pasar. Rencananya pasar dibangun dengan 49 kios dan 292 unit los. Pembangunan akan dimulai paada bulan Januari dan ditargetkan selesai pada bulan November.

(Source : kompas.com)

Banten Guyur Rp1 Miliar per Desa

Pandeglang - Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa pada 2011.

"Pembangunan infrastruktur desa merupakan program jangka pendek. Untuk 2011, dialokasikan anggaran Rp1 miliar per desa," kata Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Pandeglang, Kamis (10/2). Pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk mengalokasikan fresh money bagi pembangunan infrastruktur desa tersebut.

"Selama ini saya sering turun ke desa/kelurahan dan kecamatan di wilayah Banten. Sebagian besar masyarakat meminta perbaikan atau pembangunan infrastruktur, terutama jalan," katanya.

Dari hasil tinjauan lapangan, kata dia, juga diketahui masih sangat banyak jalan di desa dan kelurahan yang kondisinya memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki. Sebagai bentuk tindak lanjut dari keinginan masyarakat itulah, Pemprov Banten mengalokasikan fresh money untuk pembangunan infrastruktur desa.

Perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa, kata dia, sebenarnya merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah kabupaten/kota. Tapi, pemprov juga bisa membantu, apalagi kondisi keuangan kabupaten/kota kurang memungkinkan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Syarif Hidayat menjelaskan, kerusakan jalan di daerah itu cukup banyak, baik jalan kabupaten maupun jalan desa. "Butuh anggaran besar untuk memperbaikinya," katanya. (Ant/OL-5)

(Source : mediaindonesia.com)

30 Pejabat ASEAN Siapkan KTT-18 di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Sekitar 30 pejabat perwakilan dari 10 negara ASEAN menggelar Joint Preparatory Meeting and Related Meetings di Yogyakarta mulai hari ini, Senin 7 Maret 2011 hingga Kamis 10 Maret 2011. Pertemuan ini terkait dengan persiapan KTT ke-18 ASEAN pada 7-8 Mei mendatang dimana Indonesia menjadi ketuanya. Dirjen Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri, Djauhari Oratmangun mengatakan JPM ini dihadiri seluruh Senior Officials Meeting (SOM) leaders, Senior Economic Officials Meeting (SEOM) leaders dan Senior Officials’ Committee for the ASCC Council (SOCA). " Juga melibatkan tiga pilar kementrian, yakni politik-keamanan, ekonomi dan sosial-budaya untuk membentuk Komunitas ASEAN pada 2015," kata Djauhari di Yogyakarta.

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011, lanjut Djauhari, akan membuat Indonesia menjadi tuan rumah lebih dari 100 pertemuan ASEAN baik pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan, Menteri, Senior Officials maupun Working Group.

"Dengan persiapan saat ini nantinya pelaksanaan KTT bias berjalan lancer dan para kepala negara bisa fokus pada persoalan substantif," kata dia.

Materi KTT dari ASEAN sendiri kali ini hingga selanjutnya mulai dikembangkan, tidak hanya berkutat pada masalah politik dan hubungan luar negeri. “Seperti yang juga relevan adalah soal perhatian pada masalah penanganan bencan. Selain itu juga persolan lingkungan dengan topic paling dsoroti saat ini seperti global warming," jelas dia.

Dipilihnya Yogyakarta sebagai tempat untuk menyelenggarakan persiapan tersebut karena kota gudeg dinilai paling siap dan representatif. "Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya, pelajar sekaligus kota wisata. Dan ini sesuai tema kami,” kata Djauhari

Di sela pertemuan yang melibatkan 30 perwakilan dari 10 negara ASEAN ini akan dilaksanakan outreach programme berupa kegiatan penanaman pohon oleh para Senior Officials di Hotel Sheraton Yogyakarta (7/3) dan kuliah umum oleh SOM leader Indonesia, SOM leader Kamboja dan SOM leader Vietnam di Auditorium BRI Universitas Gadjah Mada (7/3)

(Source : tempointerktif.com)

Rehabilitasi Mentawai Mengacu Kebijakan Nasional

Padang - Rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pascatsunami 25 Oktober 2010 harus mengacu pada kebijakan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) nasional. RTRW yang menjadi acuan adalah penetapan pusat kegiatan wilayah (PKW) di daerah Muara Siberut, Pulau Siberut, penetapan Pulau Sinyayau dan Pulau Sibaru-Baru adalah pulau terluar wilayah Indonesia di perairan tersebut, demikian kutipan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascatsunami Mentawai dari Bappenas, BNPB, Pemprov dan BPBD Sumbar, Pemkab dan BPBD Mentawai, Minggu [6/3/2011].

Dalam Dokumen tersebut juga mengatur keberadaan instalasi militer di Pulau Sikakap dan penetapan Pelabuhan Sikakap serta Pelabuhan Sioban sebagai pelabuhan nasional.

Tak hanya RTRW nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dalam rencana struktur ruang di Kepulauan Mentawai juga sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan.

RTRW Sumbar di Mentawai itu meliputi penetapan pusat kegiatan wilayah (PKL) di daerah Tuapejat dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta ibukota Kabupaten Mentawai.

Lalu, penetapan jalan kabupaten dengan jumlah ruas 53 dan panjang ruas 682,90 kilometer, penetapan Pelabuhan Pokai serta Pelabuhan Maillepet sebagai pelabuhan regional, penetapan Pelabuhan Tuapeijat dan Pelabuhan Bake sebagai pelabuhan lokal.

Pelabuhan Sikakap juga ditetapkan sebagai pelayanan angkutan serta pengembangan lintasan baru penyeberangan. [ant]

(Source : inilah.com)

Kalteng Perluas Sawah Baru 11.000 Hektar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan perluasan sawah baru seluas 11.000 hektar (ha). Karena itu, luas sawah di Kalteng yang kini sekitar 250.000 ha direncanakan bertambah menjadi 261.000 ha pada akhir tahun 2011.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kalteng, Tute Lelo, di Palangkaraya, Kamis (3/3/2011), mengatakan, luas sawah di Kateng terus bertambah sejak 2009, sekitar 240.000 ha. Bersamaan dengan peningkatan luas sawah, produksi padi tahun 2011 juga ditargetkan naik menjadi 680.000 ton gabah kering giling (GKG).

Adapun angka sementara produksi padi 2010 sekitar 647.000 ton GKG. Jumlah itu terus meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 578.761 ton GKG. Mengenai kebutuhan beras di Kalteng, Tute yakin akan terpenuhi. Kebutuhan beras di Kalteng sekitar 270.000 ton per tahun.

"Tahun 2010 saja, Kalteng bisa surplus beras sebesar 96.000 ton. Angka konsumsi beras di Kalteng sebesar 121,76 kg per kapita per tahun," katanya. Sentra-sentra produksi padi di Kalteng antara lain Kabupaten Barito Timur, Kapuas, Lamandau, dan Katingan.

(Source : kompas.com)

Aspirasi Pemekaran Terganjal Moratorium

Wacana pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus mengemuka. Ini merupakan buah dari keinginan sejumlah kalangan yang ingin membentuk provinsi sendiri yang terlepas dari NTB selaku induk. Terakhir, beberapa hari lalu, sejumlah tokoh setempat bersama ribuan warga menggelar Kongres Rakyat di Sumbawa untuk mendesak pemerintah agar menyetujui pembentukan propinsi itu.

Terkait upaya ini Anggota DPD RI asal NTB Farouk Muhammad menyarankan agar Komisi Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP3S) lebih kreatif. Mantan Gubernur Akpol itu menilai jika KP3S hanya bekerja sendiri dan ‘’berteriak’’ di NTB saja, cita-cita propinsi baru itu akan sulit tercapai.

Menurutnya, yang harus dilakukan komisi itu adalah menjalin komunikasi dengan masyakarat di daerah lain yang juga sedang memperjuangkan pemekaran, untuk mendesak pemerintah agar mencabut moratorium pemekaran wilayah yang kini menjadi penghambat terbesar pembentukan daerah otonom baru.

‘’Saya menyarankan pada merera, kalian kalau mau berjuang untuk pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa ini nggak mungkin berteriak seorang diri di tengah hutan belantara Indonesia yang begitu luas. Tidak mungkin pemerintah menyetujui Propinsi Pulau Sumbawa, tatkala masih moratorium. Karena itu upaya perjuangan yang harus mereka lakukan adalah mendesak pemerintah pusat supaya moratorium itu dicabut. Tetapi tidak usah berjuang sendiri. Bekerjasamalah dengan beberapa calon propinsi yang juga mendesak itu,’’ujarnya kepada JPNN di DPD-RI, Jakarta Kamis (3/3).

Dijelaskan, pemekaran itu tidak boleh dianggap sebuah pemisahan diri dalam artian negatif. Tetapi harus dilihat secara objektif mengenai kondisi geografis dan lainnya yang dirasa akan lebih baik jika NTB dipimpin oleh dua pemerintah provinsi yang berbeda. Farouk juga meminta Pemprov NTB melakukan kajian komperhensif mengenai aspirasi PPS ini.

Pendapat senada juga dikemukakan Fahri Hamzah, anggota Komisi III DPR RI asal Sumbawa. Menurutnya, jika melihat dalam strategi pengembangan wilayah jangka panjang NTB memang layak dijadikan dua provinsi. Alasanya kondisi geografis dan perbedaan kultur di Lombok dan Sumbawa kerap menjadi penghambat pemerataan pembangunan.

‘’Kalau kita melihat Bali sebagai contoh maka NTB itu terlalu besar sehingga dia terpecah dalam pragmentasi kultural yang menyebabkan kebijakan pembangunannya itu ngga bisa solid. Itu yang menyebabkan munculnya perbedaan, mereka yang hidup di Sumbawa yang merasa tidak terlayani, akhirnya Lombok sendiri tidak fokus pada pilihan kebijaksananan prioritas pembangunan apa yang harus dilakukan di situ,’’ ujarnya saat dihubungi JPNN.

Menurutnya, ide pembentukan Provinsi Pulau Lombok itu lebih penting daripada pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Seperti diberitakan sebelumnya, gagasan pembentukan PPS ini bersamaan dengan wacana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang akan memisahkan diri dari Lombok Timur. Namun khusus untuk Sumbawa syarat awal yang belum dipenuhi adalah lampu hijau dari gubernur NTB yang hingga kini belum memberi restu.

Di Panitia Kerja Otonomi Daerah Komisi II DPR RI, seluruh daerah yang memenuhi syarat akan dibahas dalam rapat kerja Selasa (8/3) mendatang. Dari rapat ini juga akan terlihat apakah PPS dan KLS masuk dalam prioritas daerah yang akan segera dimekarkan.(zul/jpnn)

(Source : jpnn.com)

Ratusan Pulau di Kepri Diduga Telah Dijual ke Asing

Batam - 108 pulau di Kepri diduga dijual kepada pihak asing. Hal ini dikatakan Ketua Himpunan Masyarakat Batam-Rempang-Galang (Himad Barelang) Iskandar Sitorus. Menurutya yang sudah jelas diperjualbelikan adalah lima pulau di sekitar Batam yaitu Pulau Penempan, Pulau Pengelap, Tanjung Rame, Pulau Segayang, dan Pulau Galang. "Pemerintah tidak boleh diam, kasus Sipadan dan Ligitan akan terulang lagi. Mereka menjualnya kepada pihak asing. Namun dibiarkan saja. Padahal ke lima pulau tersebut seharusnya tidak boleh digarap menunggu keputusan yang sah dari pemerintah pusat," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (2/3).

Ia menjelaskan ratusan pulau yang ada di daerah ini diperjualbelikan dengan alasan investasi asing. Padahal mereka telah melakukan banyak pelanggaran antara lain tidak membayar pajak, menjual pulau-pulau tanpa menunggu keputusan dari pusat, merangkul pengusaha lokal untuk dijadikan kedok usaha padahal yang mereka lakukan adalah ilegal.

Iskandar menyatakan Himad Purelang telah melaporkan hal ini kepada Polda Kepri dan instansi terkait di daerah ini. Namun, tidak pernah ditanggapi. Karena tidak digubris sejumlah anggota Himad Purelang melakukan aksi unjuk rasa di kantor BIN di Jakarta untuk melaporkan praktik jual beli pulau yang ada di Kepri.

"Itu baru di Batam saja. Belum lagi pulau-pulau lain yang ada di Kepri yang jumlahnya mencapai ribuan. Daerah ini habis dijual belikan oleh pemerintah setempat untuk mengeruk keuntungan, akibatnya tidak ada lagi lahan untuk masyarakat pribumi," tukasnya.

Di tempat terpisah. Ketua Otorita Batam Mustofa Wijaya ketika dikonfirmasi sedang tidak berada di tempat. Namun Kabag Humas dan Pemasaran Otorita Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan masalah status pulau di sekitar Pulau Batam masih dipantau. Dia juga tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari masalah pulau-pulau tersebut.

Humas Pemkot Batam Yusda Hendri kektika dikonfirmasi mengatakan masalah tersebut masih juga belum mendapat kejelasan dari pemerintah pusat. Untuk itu, katanya, segala bentuk pembangunan yang dilakukan di Pulau Galang dan sekitarnya itu adalah ilegal.

"Status pulau-pulau itu hingga saat ini masih status quo jadi masih menunggu keputusan dari pusat soal siapa yang lebih berhak mengelolanya nanti," kata dia. (HK/OL-04)

(Source : mediaindonesia.com)

Berharap Jakarta Dipimpin Sosok yang Benar-benar Ahli

Pemilihan Kepala Daerah DKI (Pilkada DKI) memang masih setahun lagi. Namun, geliat serta opini yang terbangun di tengah-tengah masyarakat Jakarta begitu gencar dan menarik. Sebab, masing-masing kandidat, utamanya mereka yang maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2012-2017 memasang ancang-ancang untuk memenangkan pertarungan pilkada. Pilkada DKI tidak saja Pilkada-nya orang Jakarta.

Perhatian serta sorotan akan cukup luas mengingat Jakarta adalah ibu kota negara yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan elit-elit pusat, mulai dari konteks bisnis, sosial, dan politik. Fakta ini tak bisa dihindarkan karena Jakarta merupakan barometer politik Indonesia dan campur tangan pemain politik nasional akan terasa kental. Bahkan, pada skala tertentu para agen asing juga turut bermain di dalam proses pertarungan pilkada DKI mengingat banyaknya kepentingan asing di Jakarta, khususnya dalam konteks bisnis yang mereka miliki.

Diakui atau tidak, selama hampir lima tahun kepemimpinan Fauzi Bowo dan Prijanto, banyak terobosan yang dilakukan oleh duet pemimpin yang terpilih pada tahun 2006 ini. Foke, sapaan akrabnya, melakukan berbagai hal yang tentunya memberi maslahat pada kota Jakarta. Sayangnya, prestasi itu masih jauh dari harapan serta janji kampanye yang disampaikan Foke pada Pilkada sebelumnya. Bagi warga Jakarta, Foke gagal karena tak kunjung menyelesaikan persoalan klasik yang dihadapi Jakarta, mulai dari banjir, kemacetan, gelandangan, rumah kumuh hingga jumlah masyarakat miskin di Jakarta.

Foke yang mengusung ”Serahkan pada ahlinya” ternyata hanya menambah beban bagi warga Jakarta. Tak ayal berbagai penolakan serta sikap kritis sejumlah kalangan muncul ke publik. Bahkan, Presiden SBY beberapa waktu yang lalu menilai jika janji Foke hanya pepesan kosong tanpa ada bukti yang terealisasi. Di dunia maya pun sindiran terhadap Foke gencar dilakukan oleh mereka yang kecewa terhadap kepemimpinan Foke. Mulai dari karikatur Foke tanpa kumis hingga slogan sindiran seperti "Foke: memberi janji, bukan bukti" ramai di dunia maya. Gejala ini tentu saja bukan intrik politik yang dilakukan oleh rival Foke pada Pilkada nanti. Berbagai kekecewaan justru datang dari suara hati warga Jakarta yang kecewa atas kepemimpinan Foke selama hampir lima tahun ini.

Berbagai isu tersebut tentu saja perlu dibuktikan melalui data yang tersaji di dalamnya. Namun, secara kasat mata, bagi mereka warga Jakarta kondisi yang telah disebutkan diatas pastinya akan diamini mengingat begitulah fakta yang terjadi sehari-hari di ibu kota negara ini. Jakarta identik dengan macet dan banjir. Jakarta identik dengan kota gelandangan dan pemukiman kumuh. Dan bahkan Jakarta identik dengan kota yang tak jelas peruntukkannya akibat ketiadaan terobosan yang dilakukan selama Foke berkuasa. Lantas, masyarakat bertanya: apa saja yang dilakukan Foke selama ia menjadi penguasa Jakarta?

Harapan masyarakat dan seluruh elemen bangsa tentunya menginginkan perbaikan yang secara bertahap dilakukan oleh penguasa Jakarta. Sebab, sebagai ibu kota negara, Jakarta harus ditata serapih mungkin sehingga dapat menjadi kebanggan rakyat Indonesia di mata negara lain. Jika kita menengok ibu kota di negara-negara tetangga, tentu kita miris membandingkannya. Jakarta seperti ibu kota yang tidak terurus akibat kepemimpinan yang lemah dan miskin inovasi. Maka dari itu, menjelang Pilkada DKI Jakarta di tahun 2012 nanti, berbagai harapan, pandangan dan keinginan warga Jakarta entah dari partai dan kelompok mana calon pemimpin tersebut segera menemukan solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi Jakarta dari macet, banjir dan kemiskinan yang masih cukup tinggi di kota ini. Jakarta membutuhkan seorang pemimpin tegas yang berani melakukan terobosan untuk mengeluarkan Jakarta dari persoalan klasik seperti yang disebutkan.

Pekerjaan rumah itu adalah tugas serta tanggung jawab dari seorang pemimpin Jakarta nantinya. Sebab, rakyat tak peduli darimana dan partai apa yang mendukung calon gubernur dan wakil gubernur nantinya. Asal pemimpin tersebut mampu mengeluarkan berbagai persoalan yang dialami masyarakat Jakarta, itulah yang kemudian akan mereka dukung. Karena itu, kebutuhan untuk mencari serta mengidentifikasi siapa calon gubernur dan wakil gubernur berdasar kriteria masyarakat serta partai politik di Jakarta menjadi sebuah keharusan. Dengan harapan bahwa DKI Jakarta akan memiliki pemimpin yang cerdas dan benar-benar ahli mengerjakan bukan ahli berjanji.

M. Chairul Basyar

(Source : rakyatmerdeka.com)