Banyak Pemimpin Berpikiran Pendek

Para pemimpin dan elite politik saat ini cenderung berpikir jangka pendek untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Akibatnya, agenda bangsa yang mendasar dan berjangka panjang ke depan malah kerap terabaikan.

Demikian terungkap dalam diskusi ”Pemikiran Nurcholish Madjid untuk Isu-isu Aktual Bangsa” di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (6/4). Para pembicara, antara lain, pengamat etika dan filsafat Haidar Bagir, Romo Franz Magnis Suseno, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan pengamat sosial Soegeng Sarjadi.

Mereka menilai bangsa ini sepatutnya berterima kasih kepada Nurcholish Madjid. Cendekiawan Muslim yang disapa Cak Nur itu menyumbangkan banyak pemikiran penting, terutama tentang Islam moderat, demokrasi, dan masyarakat madani. Semua gagasan itu berpengaruh kuat dalam pembentukan bangsa, bahkan hingga jauh ke depan.

Menurut Soegeng Sarjadi, semestinya para pemimpin sekarang juga berpikir jauh ke depan, mungkin hingga 100 tahun lagi. Mereka dituntut untuk membuat kebijakan yang berdampak besar bagi kesejahteraan rakyat. Sayangnya, elite politik saat ini justru malah berpikir pendek.

”Para pemimpin sekarang berpikir untuk kepentingan Pemilu 2014 atau kebutuhan pragmatis lain. Semuanya demi kelompoknya. Orang berpikiran pendek seperti itu sebenarnya tidak pantas memimpin negeri ini,” katanya.

Menurut Franz Magnis Suseno, sumbangan lain Cak Nur adalah gagasannya membuka horizon lebih luas dalam pemahaman keagamaan. Cak Nur punya pandangan dan sikap positif dalam menghormati agama lain. Dalam waktu bersamaan, dia tetap menjadi Muslim seutuhnya.

Kebekuan hubungan antaragama dipecahkan dengan pandangan terbuka. Selain memikirkan keislaman, Cak Nur juga membangun gagasan kebangsaan dan demokrasi. ”Sikap seperti itu perlu ditumbuhkan di tengah gejala kepicikan dalam pemahaman beragama di Indonesia sekarang,” ujarnya.

Anies Baswedan menilai Cak Nur punya pandangan positif dalam melihat persoalan dan mengejar sesuatu yang lebih baik. Dalam platform pengembangan Indonesia ke depan, misalnya, Cak Nur mengajukan konsep peningkatan kesejahteraan, bukan pemberantasan kemiskinan. Kebutuhan bangsa ini memang bukan memerangi kemiskinan, yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini sejak Proklamasi tahun 1945, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (IAM)

Sumber : kompas.com

Berhentilah Sekolah Sebelum Terlambat!

Jika orientasi pendidikan adalah untuk mencetak tenaga kerja guna kepentingan industri dan membentuk mentalitas pegawai—katakanlah hingga dua dekade ke depan—yang akan dihasilkan adalah jutaan calon penganggur.

Sekarang saja ada sekitar 750.000 lulusan program diploma dan sarjana yang menganggur. Jumlah penganggur itu akan makin membengkak jika ditambah jutaan siswa putus sekolah dari tingkat SD hingga SLTA. Tercatat, sejak 2002, jumlah mereka yang putus sekolah itu rata- rata lebih dari 1,5 juta siswa setiap tahun. Dalam ”kalimat lain”, ada sekitar 50 juta anak Indonesia yang tak mendapatkan layanan pendidikan di jenjangnya.

Jadi, untuk apa sebenarnya generasi baru bangsa bersekolah hingga ke perguruan tinggi? Jika jawabannya agar mereka bisa jadi pegawai, fakta yang ada sekarang menunjukkan orientasi tersebut keliru. Dari sekitar 105 juta tenaga kerja yang sekarang bekerja, lebih dari 55 juta pegawai adalah lulusan SD! Pemilik diploma hanya sekitar 3 juta orang dan sarjana sekitar 5 juta orang.

Jika sebagian besar lapangan kerja hanya tersedia untuk lulusan SD, lalu untuk apa anak-anak kita harus buang-buang waktu dan uang demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi?

Sir Ken Robinson, profesor pakar pendidikan dan kreativitas dari Inggris, dalam orasi-orasinya, yang menyentakkan ironisme: menggambarkan betapa sekarang ini sudah terjadi inflasi gelar akademis sehingga ketersediaannya melampaui tingkat kebutuhan. Akibatnya, nilainya di dunia kerja semakin merosot. Lebih dari itu, ia menilai sekolah-sekolah hanya membunuh kreativitas para siswa. Maka, harus dilakukan revolusi di bidang pendidikan yang lebih mengutamakan pembangunan kreativitas.

Paul Krugman, kolumnis The New York Times yang disegani, dalam tulisannya pada 6 Maret 2011, menegaskan fakta-fakta di Amerika Serikat bahwa posisi golongan kerah putih di level menengah— yang selama beberapa dekade dikuasai para sarjana dan bergaji tinggi—kini digantikan peranti lunak komputer. Lowongan kerja untuk level ini tidak tumbuh, malah terus menciut. Sebaliknya, lapangan kerja untuk yang bergaji rendah, dengan jenis kerja manual yang belum bisa digantikan komputer, seperti para petugas pengantaran dan kebersihan, terus tumbuh.

Kreativitas dan imajinasi

Fakta lokal dan kondisi global tersebut harus segera diantisipasi oleh para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Persepsi kultural dan sosial yang mengangankan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin mudah mendapatkan pekerjaan adalah mimpi di siang bolong!

Namun, jika orientasi masyarakat tetap untuk ”jadi pegawai”, yang harus difasilitasi adalah sekolah-sekolah dan pelatihan-pelatihan murah dan singkat. Misalnya untuk menempati posisi operator, baik yang manual seperti pekerjaan di bidang konstruksi, manufaktur, transportasi, pertanian, ataupun yang berbasis komputer di perkantoran. Untuk itu, tak perlu embel-embel (sekolah) ”bertaraf internasional” yang menggelikan itu karena komputer sudah dibuat dengan standar internasional.

Akan tetapi, kualitas peradaban sebuah bangsa tak cukup hanya ditopang oleh para operator di lapangan. Mutlak perlu dilahirkan para kreator yang kaya imajinasi. Oleh karena itu, seluruh potensi kecerdasan anak bangsa harus dibangun secara lebih serius yang hanya bisa dicapai jika rangsangannya diberikan sejak usia dini. Maka, diperlukan metode pengajaran yang tak hanya membangun kecerdasan visual-auditori-kinestetik, juga kreativitas dan kemandirian.

Kata kuncinya adalah ”kreativitas” dan ”imajinasi”; dua hal yang belum akan tergantikan oleh komputer secerdas apa pun! Zaman terus berubah. Sistem pendidikan dan paradigma usang harus diganti dengan yang baru. Era teknologi analog sudah ketinggalan zaman. Kini kita sudah memasuki era digital.

Itu artinya, konsep tentang ruang dan waktu pun berubah. Hal-hal yang tadinya dikerjakan dalam waktu panjang, dengan biaya tinggi, dan banyak pekerja, jadi lebih ringkas. Maka, tujuan paling mendasar dari suatu sistem pendidikan baru harus bisa membangun semangat ”cinta belajar” pada semua peserta didik sejak awal. Dengan spirit dan mentalitas ”cinta belajar”, apa pun yang akan dihadapi pada masa depan, mereka akan bisa bertahan untuk beradaptasi, menguasai, dan mengubahnya.

Membangun semangat ”cinta belajar” tak perlu harus ke perguruan tinggi. Kini seluruh ilmu pengetahuan sudah tersedia secara digital, bisa diakses melalui komputer di warnet ataupun melalui telepon genggam.

Jadi, cukup berikan kemampuan menggunakan komputer, mencari sumber informasi yang dibutuhkan di internet, dan bahasa Inggris secukupnya karena di dunia maya tersedia mesin penerjemah aneka bahasa yang instan. Anak-anak cukup sekolah 12 tahun saja (mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD)! Mereka tidak usah jadi pegawai. Dunia kreatif yang bernilai tinggi tersedia untuk mereka, sepanjang manusia masih ada.

Yudhistira ANM Massardi Sastrawan; Pengelola Sekolah Gratis untuk Dhuafa, TK-SD Batutis Al-Ilmi Bekasi

Sumber : kompas.com

Tragedi Infrastruktur

INFRASTRUKTUR adalah tragedi yang semakin membelenggu Indonesia. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, tidak bertambah dalam jumlah maupun kualitas. Bahkan, jalan raya sebagai contoh, di seluruh Nusantara lebih banyak yang rusak daripada yang baik.

Sulit dibayangkan dengan infrastruktur yang compang-camping seperti saat ini, Indonesia mampu bersaing secara global. Setidaknya ada pemborosan Rp37 triliun dari sisi biaya angkutan akibat buruknya infrastruktur yang berimplikasi pada naiknya biaya produksi dan harga barang.

Mutu dan jumlah infrastruktur yang terus memburuk bertolak belakang dengan peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Tahun 2004 belanja APBN kita adalah Rp430 triliun.

Sekarang, 2011, belanja APBN kita sudah Rp1.200 triliun. Terjadi peningkatan APBN tiga kali lipat dalam tempo tujuh tahun.
Ironi terbesar dan sekaligus tragedi adalah uang yang terus membengkak di kantong negara hanya mengakibatkan kemerosotan jumlah dan mutu infrastruktur. Pasti ada kesalahan yang sangat fundamental dalam politik infrastruktur.

Anggaran yang terbatas jadi kambing hitam. Dari kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp1.400 triliun hingga 2014, pemerintah mengklaim hanya mampu menyediakan 19,6%-nya atau sebesar Rp274 triliun. Sisanya dilemparkan ke swasta.

Tetapi hasilnya tidak seperti harapan. Soalnya, masih ada ganjalan investor untuk masuk ke proyek infrastruktur.
Salah satunya soal pengadaan lahan yang tidak segera direspons. UU tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum tak kunjung terbit.

Dalam pembangunan jalan, misalnya, pemerintah begitu terfokus pada jalan tol dan melupakan jalan-jalan nontol yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Mustahil memiliki daya saing nasional apalagi global kalau infrastruktur buruk, tersendat, bahkan terputus.

World Economic Forum menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tetangganya soal kualitas infrastruktur. Indonesia mendapat skor 3,7 dari maksimal 7 poin, lebih rendah ketimbang Thailand (4,9) dan Malaysia (5,5).

Peringkat itu seharusnya membuat pemerintah terpicu. Keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang sempit jangan jadi alasan untuk malas mencari terobosan untuk membangun infrastruktur.

Pemerintah harus ingat, tanpa ketersediaan infrastruktur, sulit bagi Indonesia menaikkan daya saing menuju keterbukaan pasar ASEAN pada 2015.

Apa kita mau hanya jadi pasar ekspor negara lain?

Sumber : mediaindonesia.com

Gaji PNS Naik, Gaji Pejabat Menyusul?

Kendati sudah menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri namun rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara masih menggantung. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa kenaikan gaji pejabat hingga kini belum selesai dibahas oleh Tim Reformasi Birokrasi. Jika sudah selesai digodog tim tersebut, selanjutnya akan dibahas di kantor Wakil Presiden dan kantor Presiden untuk dimintakan persetujuan. "Ada proses yang masih dijalankan. Dalam proses tersebut masih ada forum untuk dibicarakan. Jadi belum ada kata setuju," ujar Agus. Rencananya pemerintah akan menghapus honorarium pejabat negara yang berbeda-beda terlebih dahulu. "Kami ingin mengkonversi tunjangan dan honorarium itu supaya lebih konsisten dan sederhana," ujarnya. Wacana kenaikan gaji pejabat itu kembali muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan gajinya tidak pernah naik selama tujuh tahun. Hal tersebut dikatakan dalam acara pengarahan dan pembekalan Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera Kelapa Gading-Jakarta 21 Januari 2011.

Sebelumnya, Yudhoyono juga beberapa kali mengatakan hal tersebut dalam beberapa acara. Misalnya, pada 23 September 2010, ia menyinggung gaji presiden dalam konteks gaji eksekutif BUMN yang tinggi. "Tidak apa-apa gaji eksekutif BUMN tinggi. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai ada gaji 10 kali lipat gaji Presiden, namun tidak lebih sregep[rajin]," ujar SBY. Menkeu menyatakan rencana kenaikan gaji pejabat bukan karena 'keluhan' SBY. Pemerintah, kata dia, memang sudah berencana menaikkan gaji 8.000 pejabat negara. Yang dimaksud pejabat negara itu antara lain adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan anggota MPR, DPR, pimpinan kementerian/lembaga negara hingga bupati/walikota dan wakilnya. Tim Reformasi Birokrasi selama lima tahun mengkaji ulang sejumlah aturan hukum mengenai penggajian, standarisasi dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti pendapatan per kapita nasional, keadilan, tanggung jawab, risiko serta gaji pemimpin negara lain. Jika hal ini terlaksana, berdasarkan struktur gaji yang baru, Presiden akan memperoleh gaji tertinggi di Indonesia dibanding pejabat negara lainnya. Agus menjelaskan, saat ini gaji total yang diterima Presiden mencapai Rp62,74 juta per bulan, terdiri atas gaji pokok Rp30,24 juta dan tunjangan Rp32,5 juta. Di luar gaji yang diterima, memang ada dana operasional yang dikelola rumah tangga kepresidenan. Jumlahnya mencapai Rp2 miliar per bulan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan dinas Presiden. Selain itu juga ada fasilitas berupa rumah dinas, mobil dinas, ajudan hingga pasukan pengawal Presiden. Jika mengacu majalah The Economist edisi 5 Juli 2010, secara nominal gaji Presiden Indonesia memang jauh di bawah pemimpin dunia lainnya, apalagi dibandingkan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dengan gaji Rp1,7 miliar per bulan. Namun, jika dihitung berdasarkan rasio PDB per kapita, gaji Presiden RI tertinggi ketiga di dunia, berada di bawah presiden Kenya, Raila Odinga dan PM Singapura. Kenaikan Gaji PNS Berbeda dengan kenaikan gaji pejabat negara yang belum disetujui, rencana kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani Presiden. Kenaikan gaji PNS dan anggota TNI/Polri sekitar 10-15 persen itu akan dibayar secara rapel pada April mendatang. Kenaikan gaji PNS ini sudah dianggarkan dalam APBN 2011 dalam alokasi belanja pegawai sebesar Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada pos belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Jumlah belanja gaji dan tunjangan pegawai itu naik sebesar Rp10,1 triliun atau 12,5 persen dibandingkan anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp81,1 triliun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan gaji pokok PNS dan anggota TNI/Polri rata-rata 10 persen, pemberian gaji bulan ke-13, serta menampung cadangan alokasi anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat. Dengan kenaikan tersebut, gaji pokok terendah PNS sebesar Rp1.175.000 bagi pegawai Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji pokok tertinggi dinikmati oleh pejabat eselon I atau Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp4.100.000. Untuk daftar gaji pokok PNS lihat di link ini. Namun, angka itu belum termasuk berbagai tunjangan seperti tunjangan fungsional, jabatan, bahkan tunjangan kinerja yang melebihi gaji pokok. Tunjangan kinerja ini terutama didapatkan pegawai yang bekerja di kantor kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasinya. Menurut Dirjen Perbendaharaan, Agus Supriyanto, tunjangan struktural yang diterima eselon I mencapai Rp6 juta. Total gaji yang dibawa pulang untuk golongan IV e atau setingkat Wakil Menteri Keuangan mencapai Rp40 juta. Jika menilik dari daftar tunjangan kinerja kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasinya, tunjangan tertinggi didapatkan pegawai Kementerian Keuangan sebesar Rp46,95 juta dan tunjangan terendah Rp1,33 juta. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mendapat tunjangan lebih rendah dibanding instansi lainnya yaitu Rp19,36 juta (tertinggi) dan Rp1,56 juta (terendah).

Bagaimana dengan gaji TNI/Polri? Gaji pokok anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah sebesar Rp1,23 juta. Gaji itu diberikan untuk Prajurit Dua Kelasi Dua (TNI) dan anggota Kepolisian Bhayangkara Dua dengan masa kerja 0 tahun. Sedangkan gaji pokok terbesar, Rp4,2 juta, diperuntukkan bagi pangkat tertinggi yaitu Jenderal, Laksamana, Marsekal, atau Jenderal Polisi dengan masa kerja 32 tahun. Untuk detailnya lihat di sini.

(Source : vivanews.com)

Membiarkan Pemborosan

Kemacetan lalu lintas adalah pemborosan. Itulah pemborosan yang setiap hari terjadi, tetapi tiada tanda-tanda pemerintah mampu mengatasinya. Bahkan, sepertinya terjadi pembiaran. Padahal, nilai ekonomisnya tidak tanggung-tanggung. Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) memperkirakan pemborosan akibat kemacetan lalu lintas dan buruknya infrastruktur tahun ini naik 5% dari Rp35 triliun pada 2010 menjadi Rp37 triliun di 2011.

Itulah uang yang terbuang sia-sia, yang jumlahnya bahkan lebih besar ketimbang anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2011 yang nilainya Rp21,371 triliun. Kemacetan membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Padahal, jarum jam tak bisa diputar mundur.

Kemacetan jelas membuat lebih banyak bahan bakar minyak yang dibakar percuma, sementara kendaraan praktis tetap di tempat. Macetnya lalu lintas juga mempercepat ausnya suku cadang angkutan. Akibatnya biaya pemeliharaan angkutan lebih tinggi.

Singkat kata, kemacetan telah membuat biaya distribusi melalui transportasi darat menjadi lebih mahal. Efek berantainya ialah produsen membebankan sebagian besar biaya kemahalan itu kepada konsumen. Padahal, ongkos distribusi memiliki kontribusi 30% dari total biaya produksi. Kalau ongkos distribusi membengkak, biaya produksi pun terdongkrak. Namun, bukankah daya beli menurun? Dalam konteks pasar domestik, yang terjadi belum tentu harga yang dinaikkan, melainkan mutu yang dikorbankan.

Dalam konteks pasar ekspor, pemborosan akibat kemacetan dan buruknya infrastruktur meningkatkan lebih jauh lagi biaya ekonomi yang sudah tinggi sehingga lebih menurunkan lagi daya saing produk Indonesia. Kemacetan dan buruknya infrastruktur itu pulalah yang membuat investor tidak berselera menanamkan modal mereka di negeri ini.

Kebijakan infrastruktur yang bersifat tambal sulam kian memperparah keadaan. Terbatasnya pembangunan infrastruktur di darat, misalnya, tidak diikuti kebijakan pembatasan kuota kendaraan pribadi serta pengembangan transportasi publik yang memadai. Akibatnya, meskipun jalan dibangun, kemacetan pun terus terjadi.

Karena itu, jangan heran jika biaya pengangkutan kontainer barang impor dari Singapura, China, atau Hong Kong ke Indonesia lebih murah daripada biaya pengangkutan kontainer barang dari Jawa ke Sumatra, Kalimantan, atau Sulawesi. Data Kadin menunjukkan selisihnya bisa mencapai Rp2,7 juta per kontainer.

Anehnya, pemerintah sepertinya masih melihat pemborosan hingga Rp37 triliun akibat kemacetan itu bukan masalah besar. Ibarat penyakit, pemerintah memandang problem infrastruktur seperti sakit gatal yang bisa sembuh dengan diberi bedak antiseptik.

Padahal, infrastruktur kita sudah sangat kronis. Ia membutuhkan operasi besar-besaran, bukan hanya obat penenang, apalagi sekadar obat gosok.

Source : mediaindonesia.com

Daftar Orang-orang Terkaya RI Kok Itu-itu Saja?

Jakarta - Pertambahan muka-muka baru orang terkaya di Indonesia relatif tak banyak. Orang-orang terkaya ini setiap tahun masih dengan muka-muka lama, hanya sedikit wajah baru yang muncul. Mengapa?

Menurut Chairman The Jakarta Consulting Group A.B. Susanto, fenomena ini karena umumnya para orang yang sudah kaya akan lebih mudah mempertahankan bisnisnya atau bahkan melipatgandakan kekayaannya. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa mempertahankan lebih sulit dari memulai sebuah bisnis atau kekayaan.

"Saya selalu bilang sama klien saya, anda yang sudah bagus tinggal mempertahankan, tinggal memperbaiki visi-misi strategis, organisasi, kepemimpinan , kalau itu dilakukan akan aman," katanya kepada detikFinance,Kamis (10/3/2011).

Ia menjelaskan bagi para orang kaya ini, mempertahankan bisnis akan lebih mudah asalkan tak melakukan kesalahan fatal atau melakukan blunder bisnis. Berdasarkan
pengalamannya menangani kliennya yang berbasis bisnis keluarga, kesalahan yang paling sering terjadi adalah tak jelasnya strategi manajemen sang pemilik bisnis seperti dalam menetapkan arah bisnis dimasa yang akan datang.

"Walaupun saya harus berani mengatakan sebetulnya tumbuh beberapa orang kaya baru, misalnya kalau dulu Chairul Tanjung dan Martua Wilmar dulu tak masuk radar. Artinya selalu ada kesempatan untuk masuk kelompok elit orang terkaya ini," katanya.

Ia menambahkan, orang-orang terkaya ini umumnya adalah orang yang melakukan pekerjaan atau bekerja secara sistematis dan mendapat keberuntungan. Sehingga jangan mengherankan orang-orang kaya akan tetap lama bertengger masuk dalam kelompok elit terkaya.

Susanto menambahkan faktor lainnya mengapa orang-orang kaya di Indonesia lebih banyak diisi oleh muka-muka lama karena umumnya mereka menjalankan secara disiplin inti bisnisnya. Walaupun untuk kasus di Indonesia, banyak orang kaya memperlebar usahanya ke bidang lain namun tetap sukses dan berkembang.

"Saya kembali ambil contoh grup Djarum mereka memulai dari bisnis rokok, lalu buat polytron elektronik, bank BCA semuanya berjalan bagus-bagus, ini contoh menarik, mereka fokus walaupun bidangnya banyak," katanya.

Dikatakannya ada perdebatan yang menarik dikalangan ahli strategi manajemen sekitar 10-15 tahun lalu. Pada era itu banyak para ahli berpendapat untuk bisa
sukses berbisnis harus tetap fokus dengan core atau bisnis utamanya.

Kenyataanya hal itu tak terbukti bagi para orang kaya di Indonesia, orang kaya di Indonesia mampu bertahan dan sukses dengan berbagai bisnis yang menggurita,
misalnya Sinarmas yang sukses bergerak dibidang sawit, properti,pulp and paper,bank,lembaga keuangan dan lain-lain.

"Justru ini yang menarik dari pebisnis luar negeri melihat di Indonesia orang yang punya modal masuk ke bisnis lain, dan masing-masing punya core
di Indonesia besar-besar dan bermacam-macam usahaya tetap bagus, memang ini fenomena menarik dibandingkan dengan negara," katanya.

Majalah Forbes baru saja mengeluarkan daftar orang-orang terkaya dunia, termasuk dari Indonesia. Berikut wakil-wakil Indonesia dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes yang dikutip dari situsnya, Kamis (10/3/2011).

• 208. R Budi Hartono (rokok, bank) : US$ 5 miliar
• 208. Michael Hartono (rokok, bank) : US$ 5 miliar
• 304. Low Tuck Kwong (batubara) : US$ 3,6 miliar
• 420. Martua Sitorus (CPO) : US$ 2,7 miliar
• 488. Peter Sondakh (investasi) : US$ 2,4 miliar
• 564. Sri Prakash Lohia (polyester) : US$ 2,1 miliar
• 595. Kiki Barki (batubara) : US$ 2 miliar
• 651: Sukanto Tanoto (diversifikasi) : US$ 1,9 miliar
• 782: Edwin Soeryadjaya (batubara) : US$ 1m6 miliar
• 833: Garibaldi Tohir (batubara) : US$ 1,5 miliar
• 938: Theodore Rachmat (batubara) : US$ 1,3 miliar
• 1057. Chairul Tanjung (diversifikasi) : US$ 1,1 miliar
• 1057. Murdaya Poo (diversifikasi) : US$ 1,1 miliar
• 1140. Benny Subianto (batubara) : US$ 1 miliar.

(hen/qom)

(Source : detik.com)

Kebijakan Pangan : Stabil, tetapi Juga Adil

Gangguan cuaca sepanjang tahun 2010 membuat produksi komoditas pangan di sejumlah negara terganggu, termasuk Indonesia. Kelangkaan pangan memaksa pemerintah menerapkan kebijakan impor pangan. Beberapa di antaranya bahkan dibebaskan bea masuknya.

Pemerintah berargumen, pasokan pangan dalam negeri harus ditambah dengan mendatangkan dari negara lain. Tanpa itu, harga jual pangan akan terus naik. Selama bulan Februari harga beras nasional rata-rata mencapai titik tertinggi, yakni Rp 7.432 per kilogram. Harga cabai pernah menembus Rp 100.000 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada bawang merah, terigu, dan kedelai.

Fakta itu diperkuat sinyalemen Badan Pusat Statistik bahwa tahun 2011 dunia akan dilanda krisis pangan. Hal ini ditandai dengan cepatnya kenaikan harga beras hingga 30,9 persen.

Pemerintah menargetkan mengimpor beras 1,898 juta ton. Tahun ini, pemerintah juga mengimpor cabai sebanyak 15.000 ton, kedelai 1,7 juta ton, serta bawang merah dari Vietnam dan Thailand. Sepanjang Januari 2011, impor bawang merah sebanyak 17.250 ton, naik 264 persen dari 4.880 ton impor pada Desember 2010.

Setelah mengimpor pangan, harga pangan di dalam negeri turun. Harga beras rata-rata nasional awal Maret turun 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Harga kedelai yang sebelumnya Rp 7.000 per kilogram, turun ke level Rp 5.500 per kilogram.

Secara makro harga komoditas pangan memang kian stabil. Namun muncul persoalan baru, terutama jika harga impor pangan lebih murah dibanding dalam negeri. Belum lagi impor pangan ilegal. Bulan lalu bagian karantina Bandara Soekarno Hatta menggagalkan penyelundupan cabai dari Thailand dan Vietnam.

Jika pasokan pangan dari luar membanjiri pasar, dampaknya adalah nasib petani yang kian terpuruk. Berasnya tidak laku di pasaran.

Di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah setempat menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk menyerap beras petani, yang harganya di bawah harga pokok pembelian pemerintah (HPP). ”Di pasaran, beras impor dijual lebih murah. Beras petani tak mampu bersaing. Padahal, mereka membutuhkan modal untuk tanam ulang,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Edy Suharyanto.

Di Brebes, yang dikenal sebagai sentra bawang merah, para petani menjerit karena harga bawang merah lokal merosot sejak bawang impor membanjiri pasar. Jika semula harganya Rp 22.000 per kilogram, sejak ada bawang impor dengan harga Rp 18.000 per kilogram, harga bawang lokal menjadi Rp 19.000 per kilogram.

Bagi Indonesia, kelangkaan pangan sering terjadi, bukan karena faktor cuaca semata. Sejak awal pemerintah memang tidak serius menggarap sektor pangan. Padahal, swasembada pangan sudah sering digembar-gemborkan.

Pemerintah selalu memilih cara instan dalam menyelesaikan masalah pangan. Padahal, importasi dan penghapusan bea masuk bertolak belakang dengan semangat swasembada. Alasan demi stabilitas harga pangan juga patut dipertanyakan karena dibangun dengan basis ketergantungan.

Bila terus dibiarkan hal itu akan menggerogoti kedaulatan pangan kita. Jadi, jangan sekadar mengejar stabilitas harga, tetapi perhatikan juga keadilan bagi petani, yang selama ini susah payah memproduksi pangan. (Eny Prihtyani)

(Source : kompas.com)

Ketika Bangsa Lain Terus Terbang Tinggi

”Ada pertumbuhan ekonomi”, itu yang sering kita dengar. Namun, pada sisi lain, masih ada banyak kabar tentang kemiskinan, tentang kemacetan, tentang tantangan berat di depan karena membubungnya harga bahan bakar minyak dan pangan, dan perubahan iklim pada umumnya. Semua itu membuat negara kita terpojok dalam kesulitan. Alasannya, ketika tidak ada keruwetan persoalan di atas saja kita sudah keteteran, apalagi ketika tantangan riil di atas tiba-tiba seperti tumplek-blekmenimpa kita. Salah satu buktinya adalah betapa kita masih perlu berjuang keras untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang tenggatnya tinggal 5 tahun lagi.

Yang memprihatinkan, justru ketika tantangan riil tersebut sudah terpampang di depan mata, masalah kita—berbeda dengan sebagian besar negara lain di kawasan ini—masih saja belum beranjak dari cekcok politik, yang membuat tenaga, waktu, dan pikiran habis tersedot untuk pemantapan kekuasaan.

Yang jauh lebih memprihatinkan, pada saat yang sama, bangsa lain sibuk berpikir untuk meraih masa depan, terbang tinggi untuk menjangkau impian jangka panjang, selain menuntaskan permasalahan hari ini dan mencoba mengantisipasi problem masa depan.

Strategi Singapura

Apa yang bisa kita katakan kalau membaca statistik Singapura seperti ini: angka pertumbuhan 2010 sebesar 14,5 persen, investasi asing langsung meningkat 123 persen. Berbagai aturan dirancang dan dilaksanakan, yang tujuannya adalah untuk merangsang dan memudahkan datangnya modal dan investasi. Sebagian telah tuntas dilaksanakan dengan hasil gemilang.

Di bidang teknologi informasi-komunikasi tak lama lagi akan ada media ecosystem untuk produksi digital dan fasilitas penyiaran, serta wadah bagi pencipta konten yang dibangun atas dasar kluster industri animasi yang ada dewasa ini.

Tak jauh dari mediapolis, seperti dilaporkan Neel Chowdury di Time (14/3), ada Fusionopolis dan Biopolis, yang akan menopang pengembangan kluster rekayasa dan biomedik. Jangan dilupakan pula, sebelum ini Singapura juga sudah berhasil menarik perusahaan seperti Procter & Gamble yang menanamkan dana sebesar 250 juta dollar AS untuk pembangunan pusat inovasi.

Selain untuk masa depan, Singapura juga menanggulangi persoalan hari ini, dalam hal ini kemacetan lalu lintas. Dengan aplikasi cerdas yang diunduh ke telepon seluler, warga yang sehari-hari punya mobilitas tinggi akan memiliki informasi lalu lintas berguna yang akan membantu mobilitasnya dari satu tempat ke tempat lain.

Solusi itu juga ingin ditawarkan ke kota- kota yang lalu lintasnya sering macet parah, seperti Bangkok, Mumbai, New York, dan tentunya Jakarta.

Kereta ”Hayabusa”

Masih dalam soal transportasi, Jepang yang sudah maju dalam pembuatan kereta peluru tampaknya tak kunjung berhenti melahirkan inovasi baru. Tanggal 5 Maret lalu, Jepang meluncurkan kereta peluru terbaru ”Hayabusa” (Elang) yang mampu melaju dengan kecepatan 300 kilometer per jam. Keretanya dibuat amat mewah dan nyaman, menyerupai kelas bisnis di pesawat terbang (AFP).

Sebagaimana Singapura yang juga ingin menawarkan eksper di bidang lalu lintas ke kota-kota macet dunia, Jepang pun—yang sudah membangun jaringan kereta peluru sejak tahun 1960-an—ingin menjual teknologi infrastruktur yang dikuasainya ke luar negeri, termasuk AS.

Kereta berwarna hijau dan perak seri E5 Hayabusa menempuh jarak Tokyo-Aomori di ujung utara Pulau Honshu yang berjarak 675 kilometer dalam tempo 3 jam 10 menit.

Baru diluncurkan, Hayabusa sudah ditargetkan untuk bisa mencapai kecepatan 320 kilometer per jam tahun depan. Dengan itu, ia akan jadi kereta paling cepat di Jepang.

Kita sebaliknya masih ingat, KA Parahyangan yang termasuk ikon dalam mobilitas Jakarta-Bandung itu pun bukannya berkembang menjadi kereta modern yang bisa menempuh kedua kota dalam tempo dua jam, tetapi malah tamat riwayatnya karena dibiarkan kalah oleh otomotif.

Impian tinggi

Terbang lebih tinggi daripada sekadar urusan terestrial (Bumi), sejumlah kalangan kini sudah memikirkan zaman ketika manusia harus tinggal di luar Bumi, setelah Bumi tak lagi layak untuk didiami, baik karena lingkungannya sudah rusak karena polusi maupun perubahan iklim.

Di luar alasan yang mungkin terdengar muskil atau futuristik di atas, ada alasan yang boleh jadi lebih riil. Seperti dicatat oleh Ben Austen dalam artikelnya di majalah Popular Science (3/11), alasan untuk pindah dari Bumi sebagian besar justru karena faktor manusia, dan kalau begini, pasti bukan urusan masa depan jauh.

Disebutkan, jumlah bahan yang dikonsumsi manusia setiap tahun kini sudah melebihi apa yang bisa ditanggung oleh Bumi, dan World Wide Fund for Nature memperkirakan, pada 2030 kita akan mengonsumsi sumber daya alam yang nilainya setara dengan dua planet setiap tahunnya.

Selain itu, Center for Research on the Epidemiology of Disasters, organisasi kemanusiaan internasional, melaporkan, hantaman kekeringan, gempa bumi, hujan bercurah tinggi, dan banjir sepanjang dekade silam lipat tiga kali dibandingkan angka tahun 1980-an dan hampir 54 kali dibandingkan tahun 1901 ketika data mengenai soal-soal di atas pertama kali dikumpulkan.

Melihat fenomena perubahan iklim yang semakin dirasakan nyata dalam satu-dua tahun terakhir, juga mencuatnya berbagai krisis menyangkut pangan dan lingkungan (seperti semakin banyaknya wilayah pantai yang dilanda rob berkelanjutan), maka ide untuk koloni angkasa—betapapun sejauh ini masih erat dikaitkan dengan fiksi ilmiah—jadi terasa dekat dan relevan.

Pertanyaan yang harus kita jawab, dalam suasana kehidupan berbangsa yang terus-menerus diliputi hiruk-pikuk politik dan upaya survival kekuasaan, seberapa banyak lagi sumber daya kita yang masih tersisa untuk melahirkan terobosan iptek atau menekuni ide besar seperti pengereman pemanasan global atau koloni angkasa.

Penulis : NINOK LEKSON

(Source : kompas.com)

Ketergantungan Impor Perparah Krisis Pangan

Ketergantungan terhadap berbagai komoditas pangan yang diimpor dari sejumlah negara dikhawatirkan akan memperburuk krisis pangan di dalam negeri. Kebijakan pemerintah seharusnya bersifat jangka panjang dan lebih mengutamakan pemenuhan secara swasembada.

”Kalau semuanya terus-terusan diimpor, ketergantungan Indonesia akan semakin besar. Impor hanyalah kebijakan instan yang tidak bisa menyelesaikan masalah untuk jangka panjang. Dalam jangka pendek masalah mungkin akan selesai, tetapi setelah itu akan kembali berulang,” kata Revrisond Baswir, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, yang dihubungi Kompas, Senin (7/3).

Menurut dia, harus diakui saat ini hampir semua negara menghadapi kelangkaan pangan. Salah satu pemicunya adalah faktor iklim. Namun bagi Indonesia, kelangkaan pangan sebenarnya sudah berlangsung lama. Pemerintah sejak awal tidak menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama.

”Impor hanyalah pilihan terakhir ketika produksi dalam negeri sudah dipacu dengan perbaikan infrastruktur. Kalau sudah ada upaya serius ternyata masih kurang, barulah impor. Masalahnya, sejauh ini upaya serius itu belum ada,” paparnya.

Revrisond mengatakan, secara makro impor pangan memang bisa mengendalikan harga sehingga inflasi bisa ditekan. Persoalannya, serbuan barang impor membuat petani kelimpungan. ”Hasil pertanian lokal masih kalah kompetitif sehingga konsumen akan mendekati barang impor. Kalau sudah terpuruk begitu, petani tinggal jual tanah dan ganti profesi. Akibatnya, produksi pangan akan semakin turun dan krisis pangan pun semakin mengancam,” ujarnya.

Berdasarkan data kementerian perdagangan, realisasi impor beras tahun 2010-2011 per 2 Maret mencapai 1,26 juta ton dari target 1,898 juta ton beras. Selain beras, tahun ini pemerintah juga mengimpor cabai sebanyak 15.000 ton, kedelai sekitar 1,7 juta ton per tahun, serta impor bawang merah dari Vietnam dan Thailand. Sesuai data Badan Pusat Statistik, sepanjang Januari 2011, total impor bawang merah mencapai 17,25 juta kilogram.

Angka tersebut melonjak 264 persen bila dibandingkan dengan realisasi impor Desember 2010 di kisaran 4,88 juta kilogram.

Menurut laporan pemantauan harga Kementerian Perdagangan, harga pangan berangsur-angsur turun. Harga beras rata-rata nasional turun dari Rp 7.376 per kilogram pada Januari menjadi Rp 7.279 per kilogram pada awal Maret. Harga cabai rawit merah juga turun dari 74.935 per kilogram menjadi Rp 72.000 per kilogram.

Langkah terakhir

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, sebenarnya pihaknya tidak mendukung kebijakan impor. Namun, karena kebutuhan dalam negeri tidak bisa dipenuhi dari stok yang ada, impor menjadi langkah terakhir. ”Kalau masih bisa dipenuhi sendiri, impor tidak diperlukan lagi,” ujarnya. (ENY)

sumber : kompas.com

Industri Farmasi Nasional Batalkan Kenaikan Harga obat

Agar tak semakin membebani rakyat, Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia berkomitmen membatalkan kenaikan harga obat yang terlanjur dilakukan 15 pabrik obat. Komitmen ini didukung perusahaan-perusahaan farmasi nasional anggota GP Farmasi Indonesia.

Ketua GP Farmasi Indonesia, Anthony Charles Sunarjo mengatakan kenaikan harga obat sebenarnya merupakan hal yang tak terhindarkan. Ongkos produksi di perusahaan farmasi selalu meningkat akibat berbagai faktor termasuk inflasi dan kenaikan upah minimum pekerja.

Di tahun 2011, kenaikan biaya produksi pabrik obat semakin terasa akibat pemberlakuan bea masuk import bahan baku obat sebesar 5 persen sejak Desember 2010. Padahal seperti diketahui, sekitar 90 persen bahan baku obat belum bisa diproduksi di dalam negeri.

"Kebijakan bea masuk jelas berpengaruh. Sepanjang Januari hingga Februari, 15 dari 200 pabrik obat sudah menaikkan sebagian harga obatnya," ungkap Anthony, Rabu (2/3/2011).

Namun ketika kenaikan harga obat terutama obat ethical (hanya bisa dibeli dengan resep dokter) itu memunculkan keresahan, GP Farmasi Indonesia segera mengambil sikap. Usai berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan baru-baru ini, GP Farmasi mengeluarkan sejumlah imbauan bagi anggotanya.

Salah satunya adalah imbauan untuk membatalkan kenaikan harga obat per 1 Maret 2011 bagi 15 perusahaan yang terlanjur menaikkan harga sebagian obatnya. Bagi perusahaan-perusahaan yang belum terlanjur, diimbau untuk menunda rencana kenaikan harga obat selama tahun 2011.

"Kondisinya sekarang rakyat lagi susah sehingga kami ambil keputusan. Isinya mengimbau anggota, berbuat baiklah bagi negara. Dipatuhi atau tidak, kita lihat saja nanti," kata Anthony.
(adv/adv)

(Source : detik.com)

Pasar Tradisional Menyimpan Kearifan Lokal

Kalah pamor begitulah kira-kira yang membuat nasib pasar tradisional kian merana. Semakin ditinggalkan, kian jauh dari mayarakat yang kini tengah gila-gilanya termakan budaya individualisme dan konsumerisme. Pasar tradisional yang dulu menjadi basis ekonomi rakyat kini sudah sepi peminatnya.

Masyarakat lebih tertarik datang ke supermarket dan minimarket yang menyajikan suasana dan kesan nyama. Malah mungkin berbelanja di mal sudah menjurus pada gaya hidup modern yang serba instan itu. Mal dan minimarket menjadi favorit lantaran menyediakan transaksi singkat di ruangan ber-AC, etalase yang berjejer rapi. Jauh dari suasana semrawut, kumuh, dan kotor seperti umumnya melekat di pasar tradisional pada umumnya.

Sayangnya, sistem ekonomi di pasar modern tidak memberikan kepuasan nilai budaya. Pembeli memang leluasa memilih barang apa saja yang dikehendaki, tapi tidak ada pemaknaan mendalam dalam interaksi-komunikasi yang terjadi antara pembeli dan pedagang. Murah-senyumnya para pelayanan hingga kasir yang rata-rata berusia muda dan rupawan, sejatinya bukan menjungjung nilai-nilai kekeluargaan, melainkan demi tuntutan pasar yang tunduk sistem kapitalis.

Pasar modern semakin mengajarjan masyarakat pragmatis dalam berinteraksi antarsesama. Sebab, transaksi ekonomi yang terjadi sebatas pemenuhan kebutuhan. Datang, memilih, membayar, dan pulang. Selesai, semuanya final di situ. Melihat realita seperti ini, muncul pertanyaan sebegitu burukkah dampak dari pasar modern terhadap
perubagan prilaku masyarakat? Atau jika dibalik pertanyaannya, masih berhargakah pasar tradisional di era serba modern ini?

Kehadiran pasar modern tak bisa ditolak karena zaman memang sudah berubah. Ada sisi positif dari kehadiran ritel modern baik berskala kecil hingga besar, yakni memperluas akses distribusi kebutuhan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Sisi kelemahannya, pasar modern menggerus eksistensi pasar tradisional dengan segala keanegaraman dan keunikan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Semestinya hal ini bisa dicegah jika regulasi yang ada diterapkan secara konsisten dalam izin pendirian ritel modern sehingga tidak tercipta persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak akan begini jadinya, pasar modern memakan pasar tradisional jika
lembaga yang berwenang dalam pengasawsan mampu menjalankan fungsinya.

Namun bagaimanapun, keberadaan pasar tradisional harus tetap dipertahankan. Tidak hanya ada 50 juta jiwa yang menggantungkan hidup dari pasar tradisional, melainkan ada nilai-nilai luhur, kearifan lokal yang tidak ditemukan di pasar tradisional. Di pasar, kita melihat pedagang yang satu dengan lainnya bukan saingan. Tapi ibarat kawan
atau saudara tempat berbagi banyak hal selagi mengais rezeki dari berjualan sepanjang hari. Ada toleransi, kerukunan, dan saling tolong-menolong dalam hubungan tersebut.

Ketika datang pelanggan mencari barang dan kebetulan stok habis, tak segan-segan sesama pedangang saling meminjam barang. Tak terlihat ada rasa iri, tapi justru saling memahami dan mengerti dalam menyenangkan hati pelanggan. Di pasar tak sebatas jual-beli barang, tapi ada kepercayaan dan kejujuran yang dipelihara dalam hubungan pedagang dan pelanggan.

Dari pasar tradisional, tersemai benih-benih kepedulian yang menempatkan sisi kemanusiaan. Pasar tradisional sekaligus menjadi ruang budaya dalam mengekpresikan sisi emosional manusia, suka-duka, senang-kecewa,
hingga letupan kemarahan. Melunturnya tenggang rasa, kepedulian yang terjadi saat ini pada akhirnya berujung sikap anarkis. Mudah emosional, gampang tersulut api kemarahan akibat ruang toleransi di masyarakat semakin menyempit.

Pengamat budaya dari Universitas Indonesia Bambang Wibawarta mengungkapkan ada sisi perbedaan yang jauh antara pasar tradisional dan pasar modern, yakni adanya nilai-nilai kearifan lokal seperti yang diutarakan di atas. Di pasar tradisional tidak ada monopoli dagang seperti di pasar modern. Harga pun bisa ditawar. Jika ada barang yang tak jadi dibeli, bisa dikembalikan," paparnya saat berbincang dengan okezone, baru-baru ini.

Menurut dia, di pasar tradisional tidak sebatas transaksi jual beli, tapi ada ruang komunikasi-budaya lewat tawar-menawar harga. Ada kesepakatan antara pembeli dan pedagang yang sewaktu waktu bisa berubah seperti mengembalikan barang yang tentunya sesuai dengan kesepatakan juga.

Hal-hal tersebut di atas yang tidak ada di pasar modern ini akan semakin terkikis jika tidak ada upaya-upaya terutama dari pemerintah untuk mempertahankan tradisi di pasar tradisional. "Kalau dibiarkan, pasar tradisional akan kalah bersaing. Sebab itu harus ada upaya pengembangan dan pembinaan terhadap pasar tradisional," terang Bambang.

Misalnya, dalam hal perbaikan fasilitas. Ada kesan pasar tradisional ini kotor dan tidak sehat. Kesan ini yang harus diubah. "Harus ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pasar tradisional. Memberdayakan peran asosiasi dan departemen yang mengurus pasar yang bekerja sama dengan distributor atau pabrik," imbuhnya.

Dalam hal kemasan, juga harus menjadi perhatian. Para pedagang harus dibekali pengetahuan dan kemampuan dalam mengemas barang sesuai dengan standar. Sehingga, nantinya barang atau produk bisa bersaing dengan minimarket atau mal karena standarnya sama. "Di luar negeri, misalnya di Jepang. Mereka pandai sekali mengemas yang tradisional dengan sentuhan teknologi. Artinya produknya tetap tradisional tetapi disajikan dalam kemasan modern sehingga lebih menarik," ungkap Bambang.

Dia menambahkan, potensi pasar tradisional ini sangat luar biasa dan beragam sehingga bila dikembangkan serius akan mendatangkan keuntungan tidak hanya dari segi ekonomi. Kata dia, di setiap daerah tentunya menyimpan keunikan masing-masing yang bisa menjadi potensi besar untuk digali tidak sebatas warisan tradisi yang tak ternilai itu.

Jadi, pasar tradisional dengan segara kekurangan dan beragam keunikan di dalamnnya masih patut untuk dipertahankan, terutama warisan tradisi-budaya yang menjadi corak kekhasan masyaraat Indonesia. Kemasan boleh modern, tapi semangat dan apresiasi terhadap kelestarian budaya lokal harus menjadi bagian jati diri bangsa. Ya, salah satunya dengan menggali akar kearifan lokal dari pasar tradisional. (Dadan Muhammad Ramdan)

Source : okezone.com

Waspadai Perusahaan Bodong Ikut Lelang Gedung DPR

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang menerangkan, pelelangan tender pembangunan gedung baru DPR dilaksanakan mulai Senin (7/3). Terhadap rencana tersebut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menolak bila sejumlah perusahaan yang di-blacklist ikut tender gedung baru tersebut. Berdasarkan investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), nama perusahaan yang di-blacklist antara lain PT Indah Karya, PT Griksa Cipta, PT Adhi karya, dan PT pembangunan Perumahaan. Perusahaan tersebut sebelumnya terlibat dalam revovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selartan yang berbuntut masalah. “Menurut BPK, beberapa di antara perusahaan tersebut sudah diaudit dan dinyatakan melanggar,” ujar Sekjen Fitra Yuna Farhan di Jakarta, Sabtu (5/3). Fitra menjelaskan, anggaran pembangunan gedung baru tersebut tetap Rp1,8 miliar. Dan tidak benar bila terjadi penghematan hingga menjadi Rp1,3 triliun. Berdasarkan data yang terkumpul, realiasasi anggaran pembangunan gedung baru DPR pada 2010 sebesar Rp383.231.827.000 miliar, pagu anggaran pembangunan pada 2011 RP800.000.000.000 miliar dan pagu anggaran pembangunan gedung baru pada 2012 sebsar Rp616.768.173.000. Jumlah seluruh anggaran pembangunan Rp1.800.000.000.000 triliun. Alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun itu jika dibagi dengan 560 anggota DPR berarti ruang kerja setiap anggota DPR di gedung baru itu setara Rp3,2 miliar. Dan Rp3,2 miliar itu setara harga rumah mewah di Jakarta. Dan kalau DPR masih ngotot betul-betul anggota DPR telah kehilangan hati nuraninya untuk membela rakyat miskin. Sementara, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, mengimbau agar lelang gedung baru dilakukan setransparan mungkin. Sejak awal, pembangunan gedung baru bermasalah. Oleh karena itu, bila DPR tetap ngotot membangun gedung, seharusnya sejumlah pertanyaan masyarakat soal keberatan pembangunan harus dijawab oleh DPR. “Misalnya, perusahaan apa yang ikut tender. Berapa biaya, dan mengapa perusaan tersebut terlibat,” tegasnya. (*/OL-8)

(Source : mediaindonesia.com)

Jelang Lengser, Kada Dilarang Mutasi Pejabat

Banyaknya praktik kecurangan yang dilakukan kepala daerah sebelum mengakhiri masa jabatan membuat Kemendagri menyusun aturan baru. Yakni, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir kepala daerah dilarang mengeluarkan kebijakan strategis. "Sebelum mundur, mereka (kepala daerah) biasanya mengeluarkan kebijakan strategis yang menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Pria yang akrab disapa Donny itu menerangkan, salah satu kebijakan strategis adalah melakukan mutasi pejabat-pejabat pemerintahan daerah. "Posisi-posisi yang strategis diberikan kepada "orang-orang" kepercayaannya," lanjut Donny. Bisa jadi itu adalah wujud balas budi kepala daerah kepada pejabat yang sudah mengabdi kepadanya.

Namun parahnya, perpindahan posisi tersebut juga banyak dilakukan untuk mengamankan posisi kepada daerah yang yang hendak mencalonkan diri dalam pemilukada selanjutnya (incumbent). Jadi pejabat-pejabat baru yang duduk di posisi strategis akan memberikan dukungan untuk memanfaatkan kedudukannya dalam rangka mempermulus langkah incumbent tersebut.

"Pejabat itu biasanya mengeluarkan anggaran-anggaran yang dikeruk dari posisinya untuk membantu menenangkan kepala daerah incumbent. Belum lagi ada politisasi dari perpindahan pejabat-pejabat itu," kata Donny.

Menurut dia, strategi itu membuat banyak incumbent berhasil dengan mudah memenangkan pilkada periode berikutnya. Sebab, kepala daerah tersebut mendapat dukungan dan "pengamanan" penuh dari semua orang-orang kepercayaannya yang duduk dalam pemerintahan daerah.

Selain melakukan mutasi, biasanya diakhir masa jabatannya kepala daerah mengeluarkan kebijakan perubahan anggaran yang tidak semestinya. Tentu saja untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Mantan Direktur Pendapatan dan Investasi Daerah Kemendagri itu melanjutkan, Kemendagri akan memasukkan aturan tersebut dalam draf revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Nah, diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, kepala daerah tidak bisa seenaknya mengeluarkan kebijakan strategis.

Mengapa harus enam bulan? Donny menerangkan, sebenarnya enam bulan sebelum masa berakhir, kepala daerah harus fokus menjalani pemeriksaan akhir masa jabatan. "Aturan ini juga akan kami masukkan," kata dia. Jadi nantinya, pihak-pihak yang berwenang akan memeriksa laporan akhir masa jabatan itu. Dengan begitu para kepala daerah tidak bisa bermain-main lagi. (kuh/agm)

(Source : jpnn.com)

Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Enam Perusahaan Dilaporkan ke KPK

Selain melaporkan pengaduan dari rumah kebohongan, hari ini tokoh lintas agama juga melaporkan dugaan korupsi yang merugikan negara senilai triliunan rupiah. Tindakan korupsi ini dilakukan oleh enam perusahaan yang ada di Indonesia.

"Kami menyampaikan berkas-berkas dari Badan Fiskal kepada KPK untuk diperiksa. Ada enam perusahaan, yang diduga menggunakan faktur pajak fiktif. Kerugian negaranya triliunan rupiah, ya pasti di atas satu triliun itu," tutur anggota Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama, Sasmito Hadi Negoro, di kantor KPK, Jumat (4/3/2011) petang.

Pria yang juga merupakan Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara ini mengatakan, laporan tersebut diserahkannya ke KPK karena lembaga antikorupsi tersebut yang dapat dipercaya saat ini. Sasmito berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan mereka ini.

"Karena hak angket mafia pajak sudah gugur, untuk mafia perpajakan kan kita sepenuhnya berharap pada lembaga penegak hukum. Dan KPK ini sekarang yang paling jos," papar Sasmito.

Sasmito berharap KPK menempuh metode uji materiil daripada uji formal. Pasalnya dengan uji formal saja, sambungnya, kejanggalan-kejanggalan dalam berkas-berkas yang dia sodorkan ke KPK tidak akan dapat terbongkar.

"Untuk dilakukan uji materill, bukan uji formal. Kalau formal kan hanya bukti-bukti dokumen, dan dokumen itu bisa direkayasa. Di sini PPATK harus memberikan respon," pungkas Sasmito.

(Source : detik.com)

Reformasi Birokrasi Butuh Upaya Ekstra

Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Stamboel menilai perlu upaya ekstra untuk menjalankan reformasi birokrasi. Pasalnya, target reformasi birokrasi dan tata kelola yang menjadi bagian dari 11 prioritas pembangunan tidak tercapai.

"Tahun lalu, secara umum reformasi birokrasi kita stagnan. Khususnya untuk indikator indeks persepsi korupsi yang skornya masih sama dengan skor 2009. Untuk itu tahun 2011 ini pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus," ujar Kemal di Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Menurut Kemal, Kementerian PPN/Bappenas dalam raker dengan Komisi XI (28/2) melaporkan tiga dari 11 program prioritas pembangunan nasional pada tahun lalu tidak memenuhi target.

Ketiga program prioritas tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, ketahanan pangan, dan energi. Sedangkan sembilan program prioritas lainnya dinyatakan tercapai yaitu pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Selanjutnya program daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah pascakonflik, serta program kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Berdasarkan evaluasi prioritas pemerintah pada 2010, reformasi birokrasi dan tata kelola khususnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN meleset dari target.

Bahkan menurut Menteri PPN, prioritas tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan, terlihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) yang stagnan sejak tahun 2009. IPK tahun 2009 dan 2010 hanya berada pada kisaran 2,8. Sementara pemerintah menargetkan angka 5 pada 2014.

(Source : kompas.com)

Ketahanan Energi Mengkhawatirkan

Inilah negeri yang bergelimang sumber daya energi dan serentak dengan itu, inilah pula negeri yang rawan energi. Rawan karena ketahanan energinya rendah. Padahal, selain ketahanan pangan, ketahanan energi merupakan faktor penting ketahanan nasional. Karena itu, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berteriak saat stok minyak Republik Indonesia hanya cukup untuk 20 hari, bahkan dalam kondisi tertentu hanya tahan untuk lima hari.

Angka itu sangat jauh di bawah stok minyak Jepang yang mencapai 107 hari dan Singapura 120 hari. Padahal, Jepang dan Singapura tidak memiliki kandungan minyak dalam perut bumi mereka.

Bagaimana mungkin daya tahan energi sebuah negara yang punya kandungan emas hitam di dalam perut buminya lebih rapuh ketimbang negara-negara yang ditakdirkan sebagai konsumen?

Selama ini, kita dininabobokan kekayaan alam dan malas mengolah kekayaan alam itu sehingga memberi nilai tambah.

Kita pun lebih suka main cepat. Dengan dalih menyelamatkan penerimaan, pemerintah lebih suka menyerahkan pengelolaan isi perut bumi kepada kontraktor minyak asing. Jaminan ketersediaan energi di dalam negeri pun menjadi persoalan nomor dua.

Kontraktor minyak asing telah dijadikan raja di hulu energi. Mereka menguasai 65% atau 329 blok migas. Sebaliknya, perusahaan nasional hanya menguasai 24,27% dan sisanya perusahaan patungan.

Sistem bagi hasil pun belum berkiblat pada kepentingan nasional. Para kontraktor hanya wajib menyetor 25% dari hasil produksi mereka untuk pasokan domestik. Karena itu, tak mengherankan jika ketahanan energi kita rentan.

Keadaan akan bertambah buruk bila konflik yang melanda sejumlah negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara berlangsung berkepanjangan yang menyebabkan negara-negara itu terpaksa menghentikan produksi.

Oleh karena itu, langkah pembenahan harus dimulai dari segera menata ulang sistem pengelolaan ladang minyak nasional. Tidak bisa lagi main obral sumber daya, tanpa memikirkan ketahanan di dalam negeri. Dengan dalih apa pun, menjaga ketersediaan stok domestik harus lebih penting.

Pemerintah jangan tuli terhadap seruan tentang keberpihakan pada kepentingan dalam negeri. Tidak ada larangan, misalnya, mengubah undang-undang dan kontrak-kontrak pengelolaan ladang-ladang minyak kita bila dirasa terlalu merugikan.

Termasuk, tidak memperpanjang pengelolaan ladang minyak di tangan perusahaan asing bila masa kontrak mereka selesai. Kita juga perlu mengingatkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi alternatif yang terbarukan. Jangan program itu hanya hangat-hangat tahi ayam!

(Source : mediaindonesia.com)

Pilkada Langsung Suburkan Komersialisasi Jabatan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terus mengumpulkan masukan dan ide terkait rencana pemerintah mengembalikan pemilihan kepala daerah dari secara langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan oleh DPRD. Pengamat politik Fachry Ali termasuk pihak yang diminta Mendagri untuk memberi masukan.

Fachry menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat ternyata menimbulkan dampak negatif yang lebih besar ketimbang pemilihan oleh DPRD. Dampak negatif yang nyata-nyata terlihat adalah komersialisasi dan moneterisasi jabatan politik di daerah.

Fachry mengungkapkan hal itu usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagr) Gamawan Fauzi di kantornya, Rabu (2/3). Menurut Fachry, dampak negatif itu salah satunya akibat imbas dari kewajiban kepala daerah terpilih untuk mengambalikan dana politik dari pihak lain.

“Terjadi proses komersialisasi dan moneterisasi jabatan politik yang menyebabkan bupati terpilih diharuskan untuk membayarkan utang-utangnya pada sponsornya. Kalau mau jujur, dilihat dari segi pendapatan sebagai kepala daerah jelas kurang,” kata Fachry Ali.

Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) itu memaparkan, keberadaan para sponsor sebagai pemodal bagi para calon kepala daerah dalam pilkada sebenarnya tidak menjadi persoalan jika bantuan yang diberikan murni sumbangan. Persoalannya, imbuh Fachry, ternyata para kepala daerah terpilih berkewajiban mengembalikan bantuan dari para pemodal.

Karenanya Fachry sependapat tentang pengaturan sumbangan untuk calon kepala daerah. Hanya saja ia pesimis hal itu bisa efektif. “Bagus juga kalau ada usul itu (pengaturan sumbangan untuk calon kepala daerah), walaupun kemungkinannya kecil sekali bisa dilaksanakan,” ulasnya.

Pengamat berdarah Aceh ini pun tak menampik bahwa dirinya dulu termasuk pihak yang mendorong Pilkada langsung. Namun ternyata, imbuh Fachry, dalam perkembangannya dampak negatif akibat pilkada langsung justru jauh lebih besar ketimbang pemilihan oleh DPRD.

Karenanya, Fachry termasuk setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD. Ia pun membantah anggapan pemilihan oleh DPRD justru tidak demokratis, “Itu (pemilihan oleh DPRD) juga bagian dari demokrasi,” ulasnya.

Apakah pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu juga bisa diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Fachry tak menampiknya. Alasannya, asas demokrasi juga mensyaratkan bahwa setiap kepala daerah dipilih secara demokratis.

Sedangkan Mendagri Gamawan Fauzi yang ditemui secara terpisah mengatakan, pihaknya memang terus menghimpun masukan dari banyak pihak dalam rangka mengembalikan Pilkada dari langsung oleh rakyat ke DPRD. "Tadi Pak Fachry Ali usul itu (kepala daerah dipilih DPRD). Saya dukung itu, termasuk juga bicara Yogyakarta, beliau termasuk yang mendukung untuk dipilih,” ucap Mendagri.(ara/jpnn)

(Source : jpnn.com)

Biaya Politik Mahal Pangkal Korupsi Sulit Turun

Biaya politik yang semakin mahal untuk seseorang bisa terpilih menjadi pejabat publik merupakan salah satu pangkal praktik korupsi di Indonesia sulit turun, kata Direktur Eksekutif Kemitraan Pembaruan Tata Pemerintahan Wicaksono Sarosa. "Salah satu pangkal mengapa korupsi masih tinggi di Indonesia adalah mahalnya seseorang bisa terpilih jadi pejabat publik," kata Wicaksono kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Senin (28/2).

Hal tersebut dikatakan usai dirinya bersama sejumlah pengurus Kemitraan pembaruan Tata pemerintahan diterima oleh Wakil Presiden Boediono. Kemitraan adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja engan badan pemerintahan dan organisasi masyaraka sipil untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan lokal.

Menurut Wicaksono, penurunan korupsi sampai saat ini masih belum bisa dilakukan secara optimal walaupun telah cukup banyak yang dilakukan untuk mengatasi ini. Pangkal masih tingginya korupsi, katanya, adalah reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya bergulir serta persoalan dalam praktik penegakan hukum yang masih lemah.

Wapres Boediono, kata Wicaksono, sangat memberikan perhatian terhadap upaaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menghargai berbagai masukan yang disampaikan oleh pihaknya. "Masalah pemberantasan korupsi menjadi perhatian penting bagi Wapres dan beliau sangat memberikan perhatian soal itu," kata Wicaksono.

Sementara itu, Ketua Dewan ksekutif Kemitraan pembaruan tata Pemerintahan Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, organisasi yang telah berdiri 2003 telah memberikan sumbangan dalam berbagai upaya pembaruan tata pemerintahan di Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil melalui mobilisasi dana dari masyarakat donor internasional.

"Kami telah mengelola sekitar 350 proyek dengan nilai sekitar 80 juta dolar AS serta bekerja sama dengan hampir 300 mitra," katanya. Bidang yang digeluti, katanya, meliputi tata pemerintahan demokrasi, pelayanan publik, keamanan dan peradilan, serta ekonomi dan lingkungan hidup dengan nilai lintas sektoral antikorupsi, desentralisasi, pengentasan kemiskinan dan keadilan gender.

(Source : republika.co.id)